Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin pertemuan pada Kunjungan Kerja Komisi IX di Bogor, Jawa Barat, Kamis (01/12/2022). Foto: Shane/Man

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menilah keberhasilan seluruh tenaga kesehatan di Indonesia dalam penanganan wabah Covid-19, perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Termasuk kepada para Tenaga Kesehatan (Nakes) honorer yang telah berjuang, bahkan kehilangan rekan sejawatnya. Nihayatul menilai bahwa dengan mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK (P3K) adalah sebagai bentuk apresiasi negara.

"Nah ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama bagaimana terutama tenaga kesehatan yang ada ini bisa di-cover. Karena memang kondisi yang ada kemarin Covid-19 cukup lama dan tenaga kesehatan kita banyak yang meninggal. Jadi, ini kesempatan buat kita untuk memberikan reward kepada tenaga kesehatan kita agar mereka bisa kesejahteraannya lebih terjamin. Kita bisa mengangkat mereka menjadi paling tidak ASN atau P3K. Nanti ini juga berlaku untuk PLKKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana). Alhamdulillah di Kota Bogor ini kebutuhannya sudah terpenuhi. Namun ada catatan-catatan yang perlu kita perhatikan mulai soal honorer dan ASN," ungkap Nihayatul usai memimpin pertemuan pada Kunjungan Kerja Komisi IX di Bogor, Jawa Barat, Kamis (01/12/2022).

Selain soal prioritas tenaga honorer kesehatan yang telah lama mengabdi, Komisi IX juga masih melihat adanya permasalahan lain dalam persiapan menuju kebijakan dihapuskannya tenaga honorer pada November 2023. Yakni, ketidaksesuaian lowongan PPPK yang dibuka dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Masalah inilah yang menjadi catatan Komisi IX untuk nantinya disampaikan kepada Pemerintah.

“Honorer itu kan biayanya (berasal) dari APBN, ada dari provinsi, ada dari BLUD dan sebagainya. Nah ini yang harus kita jembatani kebutuhannya seperti apa. Yang jelas sebenarnya ini formasi-formasi ini memang harus kita formulasikan dengan baik. Sehingga, sesuai dengan kebutuhan, dan tidak tumpang tindih. Jangan sampai juga kita membuka lowongan banyak pekerjaan, (tapi) kita mengambil yang baru dan melupakan yang lama, atau kita mempertahankan yang lama dengan kualitas yang tidak bagus, sehingga melepaskan yang baru dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, ini yang perlu terus kita lakukan,” tambah Nihayatul.

Politisi Fraksi PKB ini pun menambahkan bahwa bagaimana pun masalah mengenai ketenagakerjaan kesehatan harus segera dituntaskan. "Yang jelas sebenarnya kebutuhan akan tenaga kerja di Indonesia memang harus kita penuhi. Terutama untuk tenaga kesehatan memang mau tidak mau itu menjadi (kebutuhan) yang paling dasar bagi warga negara, dan memang negara harus mengeluarkan biaya untuk itu," pungkas Nihayatul.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Nihayatul, Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin, juga menyampaikan bahwasanya tidak boleh lagi ada perekrutan tenaga kerja apapun itu, sebelum tenaga honorer yang telah berdedikasi diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Jangan dibuka peluang baru (rekrutmen tenaga kerja). Sehingga nantinya yang honorer itu (bisa) tidak tertampung. Jadi, kami berharap tenaga honorer yang ada itu bisa ditampung 100 persen (sebagai ASN). Karena kita kan pada saat Covid-19 kita membutuhkan mereka. Jangan sampai habis manis sepah dibuang. Mereka itu telah berjuang, tapi begitu ada peluang tenaga P3K mereka tidak dinomersatukan.” imbuh Aliyyudin. (syn/rdn)